NADIKABAR.COM — Kairo/Istanbul (NadiKabar) - Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi menolak segala bentuk pelanggaran terhadap jatah air Sungai Nil milik Mesir, upaya pengusiran warga Palestina, maupun langkah-langkah untuk menghindari pelaksanaan kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza.
Sisi menyampaikan hal tersebut pada Senin (5/10) saat memimpin rapat Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata di markas Komando Strategis di Ibu Kota Administratif Baru, sebelah timur Kairo, menurut pernyataan pihak kepresidenan.
Pertemuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan 53 tahun Perang Oktober 1973 antara Mesir dan Israel.
"Sungai Nil adalah urat nadi kehidupan Mesir dan landasan eksistensi negara tersebut selama ribuan tahun," ujarnya.
"Jatah air Mesir merupakan hak historis yang mapan dan hak hukum yang tidak dapat dinegosiasikan, serta tidak membuka ruang bagi kompromi atau pelanggaran apa pun," tambahnya.
Dia menyatakan bahwa Mesir tetap berkomitmen pada kerja sama dan pembangunan bersama dengan negara-negara lain di wilayah aliran Sungai Nil, namun tidak akan membiarkan langkah apa pun yang mengancam keamanan airnya.
Mesir "akan terus mempertahankan hak-haknya dengan segala cara yang diizinkan oleh hukum internasional," tambahnya.
Mesir dan Sudan, dua negara di bagian hilir Sungai Nil, terlibat sengketa dengan Ethiopia (negara di bagian hulu) terkait pembangunan bendungan dan belum adanya kesepakatan mengikat yang mengatur pengisian serta pengoperasian bendungan tersebut.
