NADIKABAR.COM — Michael Sianipar merespons langkah Kementerian Hukum (Kemenkum) yang memblokir Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) milik FFI.

Michael menilai pernyataan Kemenkum mengenai pergantian ketua umum yang hanya dapat diproses melalui Kongres Luar Biasa (KLB) menegaskan status kepengurusan hasil KLB 2024.

"Membaca rilis Kemenkum, di sana disebutkan Pimpinan PSSI bersurat mengajukan pergantian Ketua Umum, namun jawaban Kemenkum adalah pergantian Ketua Umum hanya dapat diproses kalau ada KLB."

"Saya pikir ini justru memperkuat status quo bahwa SK Kemenkum yang sah adalah yang kepemimpinan FFI hasil Kongres Luar Biasa 2024 dan hasil KLB tersebut tidak bisa dianulir," kata Michael, Selasa (17/11).