Menurut Michael, ini jadi penegasan dari Kemenkum bahwa aturan organisasi tidak bisa ditabrak, termasuk oleh PSSI. Oleh karena itu Michael berterima kasih dengan sikap Kemenkum.

"Tidak bisa ada pergantian Ketua Umum melalui secarik SK ilegal. Pergantian Ketua Umum harus melalui Kongres Luar Biasa dan itu diatur di AD/ART FFI yang juga sah dan terdaftar di Kementerian Hukum."

"Kami sudah ajukan Surat Keberatan dan Laporan ke Komite Etik PSSI. Jika diperlukan, tentu kami bisa melaporkan ke BAKI hingga ke Court of Arbitration for Sports di bawah FIFA," ucap Michael.

Laporan FFI itu menyoroti dugaan pelanggaran Statuta PSSI oleh Pimpinan PSSI terkait mengeluarkan SK penetapan Pelaksana Tugas (Plt) di FFI secara sepihak dan tanpa dasar.