"Jadi kalau bicara soal perubahan di dalam kepengurusan di FFI, itu aturannya mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Federasi Futsal Indonesia yang dilindungi oleh Kemenkum. Di AD/ART FFI ada aturan-aturan terkait penyampaian aspirasi, termasuk mengajukan kongres luar biasa," ucap Michael.
Michael mengatakan, setiap pergantian kepengurusan harus dilakukan melalui mekanisme yang sah. Di mata Michael, perubahan kepengurusan di luar prosedur AD/ART merupakan tindakan ilegal.
"Bila ada upaya untuk mengganti kepengurusan yang sah yang dilindungi oleh AD/ART dan Kementerian Hukum secara legal, melalui prosedur yang tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan aturan, itu adalah upaya ilegal," katanya.
Soal keputusan PSSI yang memberhentikannya sebagai Ketua Umum FFI dan menunjuk anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Vivin Cahyani sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua AFI, Michael mengaku belum menerima komunikasi langsung dari PSSI mengenai keputusan tersebut. Michael mengatakan pihaknya akan mengambil langkah hukum apabila penunjukan Plt tersebut benar-benar dilakukan.
