NADIKABAR.COM — Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memaparkan seluruh temuan dan kronologi kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Suyudi dalam rapat kerja (Raker) bersama Komisi III DPR di Gedung DPR, pada Kamis (12/11) pagi kemarin.

Polri sejauh ini menetapkan empat tersangka dalam kasus tersebut yakni eks Kapolri dan juga mantan Kepala Staf Presiden (KS) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (LSP), mantan Kadivkum Irjen Pol Ahrie Sonta (AS), mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso (EH), dan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi (SU).

Kecuali SU yang jadi tahanan rumah karena kondisi kesehatan, tiga lainnya saat ini ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, dalam rangka penyidikan.

Dalam rapat dengan Kapolri, para anggota Komisi III DPR--termasuk di dalam kesimpulan--mendesak Polri mengungkap dalang di balik dugaan penyadapan, dan diperuntukkan untuk apa hasilnya. Selain itu Komisi III DPR pun meminta Polri menyelidiki dugaan perbuatan makar di dalam tindak pidana penyadapan tersebut.

Dalam rapat itu, Suyudi menjelaskan pihaknya memang telah membuat laporan polisi baru untuk memulai penyelidikan dugaan tindak pidana makar. Dan berikut fakta-fakta baru yang diungkap Suyudi dalam kasus penyadapan tersebut:

Saat memaparkan kronologi kasus dalam rapat di Komisi III DPR yang terbuka untuk umum, Suyudi menyebut sosok dengan inisial TK yang diperiksa terkait kasus penyadapan ilegal Presiden RI Prabowo Subianto.

Suyudi membeberkan tersangka Irjen Ahrie Sonta diduga memerintahkan Brigjen TK untuk melakukan pemantauan atau surveilans.

"Keempat, AS, yang menjabat sebagai PLT Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan BJP TK untuk melakukan surveillance," ungkap Suyudi.

Mabes Polri buka suara soal sosok jenderal dengan inisial TK yang diperiksa terkait kasus penyadapan ilegal Presiden RI Prabowo Subianto. Disebutkan TK saat ini tengah menjalani pemeriksaan di Divisi Propam Polri.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Edison Isir menerangkan lebih  sosok inisial TK itu adalah perwira tinggi (pati) Polri yang masih aktif dan berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen). Namun, dia tak menjelaskan nama terang yang bersangkutan dan jabatannya di Korps Bhayangkara saat ini.

"Sekaligus kami tegaskan bahwa sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara ini merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol)," kata Johnny melalui keterangannya.

Isir mengatakan TK juga sedang diproses secara internal oleh institusi kepolisian atas dugaan pelanggaran profesi. Selain itu, keterangan TK juga didalami dalam proses penyidikan dugaan tindak pidana yang melibatkan empat tersangka sebelumnya.

Suyudi menjelaskan aksi penyadapan tersebut berawal dari perintah yang disampaikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo selaku Kapolri kepada Kadiv TIK Irjen Slamet Uliandi.

"Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU," ujarnya.

Suyudi menjelaskan perintah tersebut kemudian diteruskan Slamet Uliandi kepada Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Ia mengatakan permintaan penyadapan itu disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi.

Setelahnya Tim Supporting Unit (TSU) memasukkan nomor telepon target penyadapan ke sistem LIMS tanpa memeriksa keterkaitannya dengan perkara pidana.

Tahap kedua, dilakukan penyadapan menggunakan sistem PenLink's X (PLX). Tahap ketiga, petugas mendengarkan dan mengekspor rekaman hasil penyadapan, kemudian mengubahnya menjadi transkrip.