"Keempat, pelaporan hasil penyadapan secara berjenjang kepada Kabakmon, SU, hingga Jenderal LSP," jelasnya.
Suyudi menjelaskan kasus penyadapan yang terjadi sejak tahun 2025 hingga 2026 terungkap dari perintah untuk menghapus grup aplikasi percakapan WhatsApp.
Ia menyebut pada Oktober 2026, Ahrie memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan.
"Serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan Penlinks X atau PLX," tuturnya.
Suyudi mengatakan hal tersebut kemudian menimbulkan kecurigaan oleh personel bagian monitoring sehingga melaporkannya ke SPKT Bareskrim Polri.
Berdasarkan perannya, Suyudi menyebut Listyo sebagai pemberi perintah hingga penentu target penyadapan kepada Ahrie selaku Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri secara lisan maupun melalui WhatsApp.
Suyudi mengatakan Listyo juga diduga menjadi penerima akhir atau pengguna hasil penyadapan.
"Menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan. Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana," tuturnya.
Sementara Slamet yang menjabat Kadiv TIK Polri sejak 2021 hingga Oktober 2026 berperan sebagai dewan penasihat Monitoring Center Polri. Ia juga disebut memberi persetujuan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabakmon berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Listyo.
Kemudian Eko selaku pelaksana tugas (Plt) Kabakmon sejak 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025 menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari Slamet Uliandi.
Terakhir, Ahrie selaku Plt Kabakmon sejak 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026 menerima perintah dari Listyo dan meneruskannya kepada operator untuk menyadap tanpa permohonan penyidik.
Ia juga melaporkan hasil penyadapan kepada Listyo dan memerintahkan Brigjen TK untuk melakukan pengawasan atau surveillance.
Selain itu, Ahrie diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan berupa rekaman suara (voice) dan log, serta membubarkan grup WhatsApp.
Suyudi mengatakan dari hasil penyidikan diketahui bahwa target penyadapan Listyo bukan hanya Presiden Prabowo semata.
Ia menyebut aksi penyadapan ini juga menyasar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gubernur, hingga kalangan aktivis.
"Berdasar hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden Republik Indonesia, lingkar Istana, kementerian dan lembaga," kata Suyudi di Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).
"Pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, serta mahasiswa," tambah dia.
Dalam hal ini, Suyudi menggarisbawahi bahwa daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan yang tengah berlangsung.
