"Tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana," jelas dia.
Kapolri Suyudi Ario Seto saat menghadiri Rapat Kerja (raker) dengan Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026) (CNBC Indonesia/FAISAL RAHMAN)
Kapolri mengatakan pihaknya juga telah mengajukan permohonan perlindungan saksi terhadap 6 orang personel tim monitoring ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Suyudi menjelaskan keenam orang itu merupakan anggota bagian Monitoring Center yang diperintahkan Listyo untuk melakukan penyadapan. Ia menyebut permohonan perlindungan itu resmi diajukan penyidik pada Jumat (6/11) kemarin.
"Tanggal 6 November 2026, dilakukan koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK serta pemeriksaan terhadap 6 saksi personel Bagian Monitoring," jelasnya.
Dalam kasus ini, Suyudi mengatakan penyidik Bareskrim Polri juga telah menggeledah kediaman Listyo. Ia menyebut penggeledahan dilakukan pada Kamis (5/11) lalu, setelah gelar perkara bersama Kejaksaan Agung (Kejagung).
"Pada 5 November 2026, dilakukan ekspose atau gelar perkara bersama Kejaksaan Agung Republik Indonesia, penggeledahan kediaman Jenderal LSP, serta gelar penetapan tersangka SU," ujarnya.
Kapolri mengatakan sebelum melakukan penggeledahan, eks Kepala Staf Presiden (KSP) itu telah lebih dahulu ditangkap dan ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.
"Pada 4 November 2026, dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap Jenderal LSP," tuturnya.
Suyudi merincikan dalam kasus ini penyidik juga telah menyita barang bukti berupa 15 unit telepon genggam, 7 flashdisk, 2 iPad, 4 unit CPU/PC/laptop, 1 modem phingga dokumen dan log data penyadapan.
Kapolri melaporkan eks Kadiv TIK Irjen Slamet Uliandi juga telah ditetapkan sebagai tahanan rumah dalam kasus penyadapan ilegal.
Ia menjelaskan status tahan rumah itu ditetapkan penyidik usai melakukan pemeriksaan terhadap Slamet pada Rabu (11/11) kemarin.
Kapolri mengatakan dari hasil penilaian Pusdokkes, Slamet masih belum bisa ditempatkan di Rutan Mako Brimob seperti ketiga tersangka lainnya karena alasan kesehatan.
"Tanggal 11 November 2026, dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka SU serta penahanan rumah dengan alasan kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Pusdokkes Polri," tuturnya.
Terakhir, Suyudi mengungkapkan, Polri telah menerbitkan Laporan Polisi (LP) baru terkait dugaan makar dalam peristiwa itu.
"Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan atau bersama atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar," jelasnya.
Ia mengatakan penerbitan LP dilakukan untuk mendalami apakah ada unsur pidana dimaksud atau tidak. Pasalnya, kata dia, penyadapan ilegal tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai makar.
"Temuan dalam tindak pidana penyadapan, ilegal akses dan atau menghilangkan dokumen elektronik tidak serta merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadinya tindak pidana makar," tegasnya.
