Mahkamah juga telah memberikan nasehat sesuai dengan kewenangan, serta memberikan kesempatan kepada pemohon untuk memperbaiki permohonannya.
Pada 28 Oktober 2026, Mahkamah telah menerima surat dari pemohon perihal penarikan permohonan a quo bertanggal 27 Oktober 2026. Dalam sidang pemeriksaan perbaikan 3 November 2026, pemohon membenarkan perihal pencabutan atau penarikan permohonan.
“Rapat Permusyawaratan Hakim pada 4 November 2026 telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali Permohonan Nomor 386/PUU-XXIV/2026 adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo,” kata Suhartoyo.
Dalam persidangan sebelumnya, pemohon mengungkapkan persoalan adanya gangguan dalam menjalankan ibadah umat beragama meskipun kebebasan umat beragam dalam menjalankan ibadahnya telah diatur dalam sejumlah undang-undang di Indonesia.
