“Tetapi sebegitu banyaknya aturan perundang-undangan hukum yang membatasi kebebasan manusia dalam bertindak, kebebasan menjalankan ibadah umat beragama masih terlihat gangguan dalam menjalankan ibadah umat agam,” kata Eduwin dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada Rabu (21/10).
Menurut Eduwin, gangguan tersebut berupa penolakan pembangunan gereja yang sudah memenuhi syarat resmi, penolakan ibadah Hari Raya di rumah tinggal dan pemukiman, penolakan alih fungsi ruko atau gudang menjadi tempat ibadah, serta pembubaran kegiatan keagamaan non-gereja seperti retreat atau doa.
Dia menyebut adanya penolakan ibadah yang menimpa jemaat Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Rajeg, pada Minggu (20/9) di Kabupaten Tenggerang.
