MN KAHMI juga mendesak Polri, khususnya tim penyidik Bareskrim, untuk mengusut secara menyeluruh, transparan, dan objektif berbasis scientific crime investigation.
Selanjutnya, MN KAHMI meminta pembenahan sistem keamanan siber nasional di seluruh lini pemerintahan publik dan militer secara ketat agar kebocoran data strategis serupa tidak terulang kembali.
"MN KAHMI berkomitmen mengawal penuh proses hukum ini demi tegaknya keadilan dan memastikan NKRI tetap tegak, aman, stabil, dan bersih dari tindakan makar yang merugikan kepentingan rakyat banyak," ucap Syafi'i.
Kasus dugaan penyadapan tersebut diungkap kepolisian pada Selasa (3/11).
