NADIKABAR.COM — Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Amien Suyitno mengatakan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Agama dan Al-Azhar Al-Syarif, Mesir, menandai babak sejarah baru dalam penguatan kerja sama bidang pendidikan.
“Ini (penandatanganan MoU) menandai sejarah baru. Hubungan antara Kementerian Agama G to G dengan Al-Azhar Al-Syarif mengalami babak baru,” ujar Suyitno di Kemenag, Jakarta, Selasa.
MoU itu ditandatangani langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Wakil Grand Syekh Al-Azhar, Syekh Ayman Abdel Ghany. Kesepakatan tersebut menjadi landasan bagi pengembangan berbagai program kolaborasi, terutama di bidang pendidikan tinggi.
Suyitno mengatakan proses penyusunan MoU telah berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan sebelum Nasaruddin Umar menjabat sebagai Menteri Agama. Proses tersebut, menurut dia, sempat mengalami kebuntuan dalam beberapa kesempatan.
Menurutnya, MoU ini menjadi awal babak baru kerja sama yang tidak hanya memperkuat hubungan kelembagaan, tetapi juga diharapkan berlanjut pada pelaksanaan program dan inisiatif nyata untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam di kedua negara.
Ia berharap kesepakatan tersebut menjadi fondasi untuk memperkuat kemitraan di bidang pendidikan Islam, memperluas peluang penyiapan kader-kader ilmiah, serta mendorong pertukaran pengalaman dalam menghadapi tantangan pendidikan di era modern.
Selain itu, MoU itu akan menjadi payung kerja sama yang mencakup pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Meski berorientasi pada pendidikan tinggi, kerja sama juga berpeluang dikembangkan ke jenjang pendidikan dasar dan bidang lain yang relevan.
Menurut Suyitno, MoU itu juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Mesir, khususnya dalam bidang pendidikan tinggi.
Dalam pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi beberapa waktu lalu, terdapat penekanan agar Indonesia mendapat ruang lebih luas untuk berpartisipasi dalam pengembangan pendidikan di Al-Azhar. Peluang tersebut tidak terbatas pada studi keislaman, tetapi juga mencakup sains, kedokteran, dan disiplin ilmu lainnya.
Sejumlah skema kerja sama akademik tengah dijajaki, termasuk program gelar ganda (double degree) dan pembelajaran daring. Salah satu opsi yang dibahas adalah skema pendidikan sarjana selama empat tahun, dengan dua tahun perkuliahan di Indonesia dan dua tahun berikutnya di Al-Azhar, Mesir.
Namun, ia menegaskan bahwa skema tersebut masih memerlukan pembahasan lebih lanjut dan akan diperinci melalui perjanjian kerja sama (PKS) sebagai tindak lanjut MoU.
Dalam waktu dekat, tim Al-Azhar dijadwalkan berkunjung ke Indonesia untuk membahas lebih terperinci berbagai bentuk implementasi kerja sama, termasuk mekanisme perkuliahan daring, gelar ganda, serta penguatan kapasitas mahasiswa.
Kendati demikian, pelaksanaan program harus tetap memperhatikan standar akademik yang ditetapkan Al-Azhar. Karena itu, Kementerian Agama akan mendorong penguatan kompetensi calon mahasiswa, termasuk kemampuan bahasa dan kesiapan akademik, sebelum mereka mengikuti program pendidikan di institusi tersebut.
Penguatan kompetensi itu, kata dia, dapat melibatkan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN), Ma'had Aly, pondok pesantren, lembaga bahasa, serta alumni Al-Azhar yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan.
Terkait peluang penambahan mahasiswa Indonesia yang belajar di Al-Azhar, Suyitno berharap kuota dapat meningkat, seiring peluang perluasan beasiswa yang sebelumnya dibahas dalam kunjungan Presiden Prabowo ke Mesir maupun sebaliknya.
