NADIKABAR.COM — Upaya mendorong kemandirian fiskal daerah terus dilakukan melalui berbagai alternatif pembiayaan pembangunan. Salah satunya melalui penerbitan obligasi daerah yang dapat menjadi sumber pendanaan alternatif sekaligus instrumen investasi publik.
Untuk mendorong pengembangan instrumen tersebut, Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR RI bersama NadiKabar menggelar kegiatan bertajuk 'Obligasi Daerah Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik' di Jakarta pada 18-19 November 2026.
Salah satu agenda utama dalam kegiatan ini adalah penyerahan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Obligasi Daerah dari MPR RI kepada DPR RI.
Dokumen tersebut disusun oleh Tim Penyusun Naskah Akademik RUU Obligasi Daerah FPG MPR RI berdasarkan berbagai data, masukan, serta hasil diskusi dalam rangkaian Sarasehan Nasional di sejumlah daerah.
