Sebelumnya, sarasehan telah dilaksanakan di Manado, Yogyakarta, Denpasar, Bandung, Surabaya, Nusa Tenggara Timur, Palembang, dan Pekanbaru. Berbagai kegiatan tersebut menjadi ruang dialog bagi para pemangku kepentingan untuk membahas potensi, tantangan, serta kesiapan daerah dalam menerbitkan obligasi daerah.
"Ini merupakan bentuk public participation dalam proses pembuatan undang-undang. Selama ini kita sering mendengar di media sosial adanya pertanyaan mengenai partisipasi publik dalam proses pembuatan undang-undang," terang Ketua FPG MPR RI Melchias Markus Mekeng, dalam keterangan tertulis, Kamis (12/11/2026).
"Dan inilah yang kita lakukan," sambungnya.
Penyerahan naskah akademik ini menjadi salah satu langkah penting dalam mendorong pembentukan landasan hukum yang lebih kuat bagi pengembangan obligasi daerah. Dengan adanya payung hukum berupa undang-undang (UU), diharapkan instrumen ini dapat memberikan kepastian, kenyamanan, dan perlindungan bagi investor.
