Ia menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) perlu menjadi momentum untuk memperkuat jaminan hak guru penyandang disabilitas. Regulasi tersebut harus mengatur kesempatan yang setara dalam rekrutmen, pendidikan profesi, peningkatan kompetensi, promosi jabatan, serta perlindungan dari diskriminasi.
Rerie mengingatkan bahwa tantangan pendidikan inklusif masih terlihat dari terbatasnya ketersediaan tenaga pendamping bagi peserta didik penyandang disabilitas. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per September 2025, dari 363.921 murid penyandang disabilitas, hanya sekitar 15 persen satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang memiliki Guru Pembimbing Khusus (GPK).
Sementara itu, data Komisi Nasional Disabilitas per Oktober 2025 menunjukkan hanya 4,3 persen penyandang disabilitas yang mengenyam pendidikan, dengan rata-rata lama sekolah 5,32 tahun.
Menurut Rerie, kondisi tersebut menunjukkan perlunya pembenahan akses pendidikan sekaligus pembukaan jalur karier yang setara bagi penyandang disabilitas.
