Menurut pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, mekanisme terhadap proses pemakzulan merujuk pada Pasal 7 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurutnya, DPR telah memiliki alasan untuk memulai proses pemakzulan, yakni adanya perbuatan tercela.
Untuk melangsungkan proses pemakzulan, pada Pasal 7B UUD 1945, dijelaskan bahwa usul dapat diajukan DPR kepada MPR dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR.
Setelah adanya putusan dari MK terhadap usulan tersebut, DPR baru dapat melangsungkan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian tersebut kepada MPR.
MPR lalu dapat memberikan keputusan terkait usulan ini setelah memberikan kesempatan kepada yang terkait untuk menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR.
