NADIKABAR.COM — Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto mengatakan pihaknya menunggu keputusan DPR terkait proses Hak Menyatakan Pendapat (HMP) menyikapi polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Nanti kita tunggu bola itu, oke?" kata Bambang Pacul, sapaan akrabnya, saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/11).
Menurut Bambang Pacul, MPR merupakan kamar terakhir untuk menindaklanjuti keputusan DPR terkait hak menyatakan pendapat. Hasil dari hak menyatakan pendapat bisa berupa pemakzulan Gibran jika terbukti melakukan pelanggaran berat ataupun status quo jika tidak terbukti.
"Itu MPR tuh kamar terakhir. Kamar terakhir setelah proses step by step selesai. Itu kamar terakhir di ujung, oke?" kata Bambang Pacul.
Kemudian, Bambang Pacul menilai keputusan masing-masing fraksi partai politik dalam menyikapi persoalan ijazah Gibran nampaknya sudah solid. Ia berkata proses politik kini sedang berjalan.
"Itu keputusan organisasi, solid, selesai, iya toh? Jadi apa lagi? Itu jalan konstitusi yang ditempuh, clear," kata Bambang Pacul.
Lebih lanjut, Bambang Pacul mengatakan komunikasi antara DPR dengan MPR sampai saat ini masih berjalan dengan baik. Bahkan, rapat terakhir antara keduanya juga berlangsung ketika momen pengunduran diri Hidayat Nur Wahid sebagai Wakil Ketua MPR.
"Komunikasi itu selalu ada, kemarin kita habis rapat pimpinan, Pak Hidayat Nur Wahid mengundurkan diri, kan itu kan juga rapat DPR kita, kan begitu loh," ucap Bambang Pacul.
Wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wapres Gibran menguat. Puluhan anggota DPR dari berbagai fraksi partai politik disebut telah menandatangani dokumen HMP.
Inisiasi hak menyatakan pendapat merupakan tindak lanjut putusan MA dan MK terkait keabsahan ijazah SMA Gibran saat mendaftar pada Pilpres 2024.
Menurut pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, mekanisme terhadap proses pemakzulan merujuk pada Pasal 7 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurutnya, DPR telah memiliki alasan untuk memulai proses pemakzulan, yakni adanya perbuatan tercela.
Untuk melangsungkan proses pemakzulan, pada Pasal 7B UUD 1945, dijelaskan bahwa usul dapat diajukan DPR kepada MPR dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR.
Setelah adanya putusan dari MK terhadap usulan tersebut, DPR baru dapat melangsungkan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian tersebut kepada MPR.
MPR lalu dapat memberikan keputusan terkait usulan ini setelah memberikan kesempatan kepada yang terkait untuk menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR.
