Ia menilai pengusutan kasus tersebut juga menjadi momentum penting untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam penggunaan kewenangan negara, khususnya yang berkaitan dengan teknologi informasi dan perlindungan komunikasi.
Prof. Mury mengatakan penggunaan teknologi dalam mendukung tugas penegakan hukum harus selalu berada dalam koridor peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan kepentingan negara maupun hak warga negara.
"Perkembangan teknologi harus diikuti dengan penguatan etika, integritas, dan pengawasan kelembagaan. Tidak boleh ada ruang bagi penyalahgunaan kewenangan, terlebih apabila berkaitan dengan keamanan informasi dan kepentingan strategis negara," ujarnya.
Prof. Mury berharap penanganan perkara tersebut dapat berjalan secara tuntas dan memberikan kejelasan kepada publik, sekaligus menjadi pembelajaran penting bagi penguatan tata kelola dan integritas lembaga negara.