NADIKABAR.COM — Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam mengusut tuntas kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri.
Ketua MRPTNI yang juga Rektor Universitas Negeri Gorontalo, Prof. Eduart Wolok dalam keterangannya yang diterima di Medan, Kamis, mengatakan keseriusan Kapolri dalam menangani perkara tersebut merupakan langkah penting untuk menegakkan supremasi hukum sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
"Kami mendukung penuh langkah tegas Kapolri dalam mengusut kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia. Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan dan objektif. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.
Menurut dia, pengungkapan kasus yang menyangkut keamanan dan kerahasiaan komunikasi kepala negara merupakan persoalan serius yang harus ditangani secara menyeluruh, mengingat dampaknya terhadap keamanan nasional dan integritas kelembagaan negara.
"Ketegasan dalam penegakan hukum merupakan bagian dari upaya menjaga kewibawaan negara. Kami berharap proses penyidikan berjalan secara independen dan akuntabel sehingga mampu memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri," ujarnya.
Karena itu, Prof. Eduart mengajak seluruh sivitas akademika dan masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.
"Persatuan dan stabilitas nasional harus tetap menjadi prioritas bersama. Kita perlu memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional, sekaligus memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai prinsip keadilan dan supremasi hukum," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal MRPTNI yang juga Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Prof Muryanto Amin, menyampaikan dukungan terhadap komitmen Kapolri dalam mengungkap perkara tersebut.
Menurut dia, ketegasan Polri dalam menangani dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan unsur internal kepolisian menjadi bagian penting dalam membangun integritas institusi serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum nasional.
"Kami mengapresiasi komitmen Kapolri untuk mengusut perkara ini secara tegas dan transparan. Penegakan hukum tidak boleh dipengaruhi jabatan apapun. Justru ketika perkara melibatkan pejabat dalam institusi penegak hukum, proses penanganannya harus mampu menunjukkan bahwa prinsip kesetaraan di hadapan hukum benar-benar ditegakan," katanya.
Ia menilai pengusutan kasus tersebut juga menjadi momentum penting untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam penggunaan kewenangan negara, khususnya yang berkaitan dengan teknologi informasi dan perlindungan komunikasi.
Prof. Mury mengatakan penggunaan teknologi dalam mendukung tugas penegakan hukum harus selalu berada dalam koridor peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan kepentingan negara maupun hak warga negara.
"Perkembangan teknologi harus diikuti dengan penguatan etika, integritas, dan pengawasan kelembagaan. Tidak boleh ada ruang bagi penyalahgunaan kewenangan, terlebih apabila berkaitan dengan keamanan informasi dan kepentingan strategis negara," ujarnya.
Prof. Mury berharap penanganan perkara tersebut dapat berjalan secara tuntas dan memberikan kejelasan kepada publik, sekaligus menjadi pembelajaran penting bagi penguatan tata kelola dan integritas lembaga negara.