3. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram.
Dengan demikian, ketentuan tersebut tidak hanya ditujukan kepada orang yang menggunakan vape, tetapi juga mencakup pihak yang memproduksi dan memperjualbelikan produk rokok elektrik.
3. Rekomendasi MUI kepada Pemerintah dan Masyarakat
Selain menetapkan hukum penggunaan vape, MUI juga menyampaikan 12 rekomendasi kepada pemerintah, lembaga terkait, organisasi masyarakat, dan masyarakat umum.
1. Presiden bersama DPR diminta segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
2. Presiden diminta mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik guna melindungi masyarakat dari paparan dan dampak negatifnya.
3. Pemerintah perlu melakukan koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan badan agar kebijakan pelarangan vape dapat berjalan secara terkoordinasi.
4. Kementerian Kesehatan diminta menyusun kebijakan larangan penggunaan rokok elektrik berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.
5. BPOM diminta memperketat pengawasan produk rokok elektrik serta memperkuat koordinasi dengan BNN dan aparat penegak hukum dalam pertukaran informasi dan penanganan produk vape.
6. Kementerian Perindustrian diminta melarang izin industri vape dan mengevaluasi kebijakan perizinan industri tersebut dengan mempertimbangkan risiko penyalahgunaannya.
7. Kementerian Keuangan diminta mengevaluasi kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan produk.
8. BNN dan aparat penegak hukum diminta menutup celah peredaran narkoba melalui perangkat vape serta melakukan penindakan terhadap peredaran dan penyalahgunaannya.
9. Aparat penegak hukum diminta menindak tegas penyalahgunaan perangkat vape untuk produksi, penyimpanan, distribusi, maupun konsumsi narkotika sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
