10. Organisasi masyarakat Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga diminta meningkatkan edukasi serta sosialisasi mengenai hukum haram penggunaan vape dan bahaya kesehatannya.
11. Masyarakat diimbau menghindari penggunaan rokok elektrik serta berperan aktif melindungi anak-anak dan remaja dari paparan dan ketergantungan nikotin.
12. Seluruh pemangku kepentingan diminta memperkuat koordinasi dan melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan pengendalian rokok elektrik berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan masyarakat.
Pada bagian terakhir, MUI menetapkan bahwa Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila di kemudian hari diperlukan perbaikan atau penyempurnaan, ketentuan dalam fatwa tersebut dapat diperbaiki sebagaimana mestinya.
MUI juga mengimbau setiap muslim dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui serta menyebarluaskan isi fatwa tersebut.
Fatwa ini ditetapkan di Jakarta pada 26 Jumadil Awal 1448 Hijriah atau bertepatan dengan 6 November 2026.Mengapa Vape Menjadi Perhatian dari Sisi Kesehatan?Selain pertimbangan keagamaan, persoalan rokok elektrik juga menjadi perhatian dunia kesehatan karena kandungan nikotin dan zat kimia yang terdapat di dalam cairannya.
Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) dalam publikasi terbarunya pada 12 Mei 2026 menjelaskan bahwa rokok elektrik menghasilkan aerosol yang dihirup oleh pengguna. Cairan vape dapat mengandung nikotin, bahan tambahan, perasa, serta zat kimia yang berpotensi membahayakan kesehatan.
Nikotin juga memiliki sifat adiktif sehingga dapat menyebabkan ketergantungan. Paparannya menjadi perhatian khusus pada anak-anak, remaja, dan kelompok usia muda karena dapat mengganggu perkembangan otak.
Sementara itu, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) menjelaskan bahwa aerosol rokok elektrik bukan sekadar uap air. Kandungannya dapat mencakup partikel halus, logam berat, senyawa organik volatil, hingga zat kimia yang berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan.
Meski demikian, dampak jangka panjang penggunaan vape masih terus diteliti. Karena itu, rokok elektrik tidak dapat dianggap sebagai produk yang sepenuhnya aman bagi kesehatan.Apakah Fatwa Haram Vape Langsung Menjadi Larangan Hukum di Indonesia?Hal yang perlu dipahami masyarakat adalah penetapan fatwa MUI dan pemberlakuan larangan melalui peraturan perundang-undangan merupakan dua hal berbeda.
Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 merupakan ketetapan hukum keagamaan yang dikeluarkan MUI. Sementara itu, rekomendasi untuk menyusun undang-undang menunjukkan bahwa MUI meminta pemerintah dan DPR menyiapkan aturan hukum yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya.
Dengan demikian, rekomendasi tersebut tidak berarti undang-undang pelarangan vape sudah resmi berlaku. Masyarakat perlu membedakan antara ketetapan keagamaan MUI dan aturan hukum negara agar tidak keliru memahami konsekuensi dari penerbitan fatwa tersebut.
