NADIKABAR.COM — Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan hukum haram terhadap penggunaan rokok elektrik atau vape. Ketetapan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape yang ditetapkan pada 6 November 2026 di Jakarta.

Fatwa ini tidak hanya mengatur hukum penggunaan vape, tetapi juga mencakup penyalahgunaan perangkat tersebut untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Selain itu, aktivitas produksi hingga perdagangan rokok elektrik juga dinyatakan haram.

Keputusan tersebut ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni'am Sholeh, bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa, Dr KH Aminuddin Yaqub. Penetapan tersebut diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan.

Dalam ketetapannya, MUI menjelaskan bahwa penggunaan vape dinilai membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta berpotensi menjadi sarana peredaran dan konsumsi narkotika maupun zat terlarang lainnya.

Apa isi Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026?

Berdasarkan dokumen resmi yang diterbitkan MUI, terdapat empat bagian utama dalam Fatwa Nomor 131 Tahun 2026, yaitu ketentuan umum, ketentuan hukum, rekomendasi, dan ketentuan penutup.

Berikut rincian isi fatwa tersebut:

Dalam fatwa tersebut, MUI menjelaskan dua istilah utama yang berkaitan dengan rokok elektrik.

- Rokok Elektronik/Elektrik (REL) atau Vape merupakan rokok elektronik dengan perangkat bertenaga baterai atau sumber energi lainnya yang dapat memanaskan zat mengandung nikotin, gliserin, dan penambah rasa sehingga menghasilkan uap atau aerosol untuk dihirup pengguna.

- Nikotin merupakan senyawa alkaloid yang secara alami terdapat dalam tanaman tembakau atau dapat diperoleh melalui proses sintesis. Senyawa ini digunakan dalam rokok konvensional maupun rokok elektrik, memiliki efek farmakologis terhadap sistem saraf, bersifat adiktif, dan berdampak negatif terhadap kesehatan.

Pada bagian kedua, MUI menetapkan tiga ketentuan hukum yang berkaitan dengan penggunaan dan aktivitas perdagangan rokok elektrik.

1. Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

2. Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram.

3. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram.

Dengan demikian, ketentuan tersebut tidak hanya ditujukan kepada orang yang menggunakan vape, tetapi juga mencakup pihak yang memproduksi dan memperjualbelikan produk rokok elektrik.

3. Rekomendasi MUI kepada Pemerintah dan Masyarakat

Selain menetapkan hukum penggunaan vape, MUI juga menyampaikan 12 rekomendasi kepada pemerintah, lembaga terkait, organisasi masyarakat, dan masyarakat umum.

1. Presiden bersama DPR diminta segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.

2. Presiden diminta mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik guna melindungi masyarakat dari paparan dan dampak negatifnya.

3. Pemerintah perlu melakukan koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan badan agar kebijakan pelarangan vape dapat berjalan secara terkoordinasi.

4. Kementerian Kesehatan diminta menyusun kebijakan larangan penggunaan rokok elektrik berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.

5. BPOM diminta memperketat pengawasan produk rokok elektrik serta memperkuat koordinasi dengan BNN dan aparat penegak hukum dalam pertukaran informasi dan penanganan produk vape.

6. Kementerian Perindustrian diminta melarang izin industri vape dan mengevaluasi kebijakan perizinan industri tersebut dengan mempertimbangkan risiko penyalahgunaannya.

7. Kementerian Keuangan diminta mengevaluasi kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan produk.

8. BNN dan aparat penegak hukum diminta menutup celah peredaran narkoba melalui perangkat vape serta melakukan penindakan terhadap peredaran dan penyalahgunaannya.

9. Aparat penegak hukum diminta menindak tegas penyalahgunaan perangkat vape untuk produksi, penyimpanan, distribusi, maupun konsumsi narkotika sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

10. Organisasi masyarakat Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga diminta meningkatkan edukasi serta sosialisasi mengenai hukum haram penggunaan vape dan bahaya kesehatannya.

11. Masyarakat diimbau menghindari penggunaan rokok elektrik serta berperan aktif melindungi anak-anak dan remaja dari paparan dan ketergantungan nikotin.

12. Seluruh pemangku kepentingan diminta memperkuat koordinasi dan melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan pengendalian rokok elektrik berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan masyarakat.

Pada bagian terakhir, MUI menetapkan bahwa Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila di kemudian hari diperlukan perbaikan atau penyempurnaan, ketentuan dalam fatwa tersebut dapat diperbaiki sebagaimana mestinya.

MUI juga mengimbau setiap muslim dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui serta menyebarluaskan isi fatwa tersebut.

Fatwa ini ditetapkan di Jakarta pada 26 Jumadil Awal 1448 Hijriah atau bertepatan dengan 6 November 2026.Mengapa Vape Menjadi Perhatian dari Sisi Kesehatan?Selain pertimbangan keagamaan, persoalan rokok elektrik juga menjadi perhatian dunia kesehatan karena kandungan nikotin dan zat kimia yang terdapat di dalam cairannya.

Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) dalam publikasi terbarunya pada 12 Mei 2026 menjelaskan bahwa rokok elektrik menghasilkan aerosol yang dihirup oleh pengguna. Cairan vape dapat mengandung nikotin, bahan tambahan, perasa, serta zat kimia yang berpotensi membahayakan kesehatan.

Nikotin juga memiliki sifat adiktif sehingga dapat menyebabkan ketergantungan. Paparannya menjadi perhatian khusus pada anak-anak, remaja, dan kelompok usia muda karena dapat mengganggu perkembangan otak.

Sementara itu, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) menjelaskan bahwa aerosol rokok elektrik bukan sekadar uap air. Kandungannya dapat mencakup partikel halus, logam berat, senyawa organik volatil, hingga zat kimia yang berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan.

Meski demikian, dampak jangka panjang penggunaan vape masih terus diteliti. Karena itu, rokok elektrik tidak dapat dianggap sebagai produk yang sepenuhnya aman bagi kesehatan.Apakah Fatwa Haram Vape Langsung Menjadi Larangan Hukum di Indonesia?Hal yang perlu dipahami masyarakat adalah penetapan fatwa MUI dan pemberlakuan larangan melalui peraturan perundang-undangan merupakan dua hal berbeda.

Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 merupakan ketetapan hukum keagamaan yang dikeluarkan MUI. Sementara itu, rekomendasi untuk menyusun undang-undang menunjukkan bahwa MUI meminta pemerintah dan DPR menyiapkan aturan hukum yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya.

Dengan demikian, rekomendasi tersebut tidak berarti undang-undang pelarangan vape sudah resmi berlaku. Masyarakat perlu membedakan antara ketetapan keagamaan MUI dan aturan hukum negara agar tidak keliru memahami konsekuensi dari penerbitan fatwa tersebut.