NADIKABAR.COM — Pemerintah Myanmar memprotes putusan Mahkamah Internasional (ICJ) yang memvonis negara tersebut bersalah telah melakukan genosida terhadap etnis minoritas Rohingya. Pemerintah Myanmar menyebut putusan ICJ itu "tidak adil".
ICJ, yang merupakan badan peradilan tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berkedudukan di Den Haag, memaparkan bukti-bukti telak mengenai kekejaman yang dilakukan Myanmar terhadap Rohingya, yang sebagian besar beragama Islam, selama operasi penindakan militer di Rakhine tahun 2017 silam.
Dalam putusannya pada Kamis (19/11), ICJ menyatakan bahwa pasukan keamanan Myanmar telah melakukan eksekusi massal terhadap ribuan warga sipil Rohingya, terutama para pria dan anak laki-laki, kemudian melakukan "kekerasan seksual secara meluas" terhadap perempuan Rohindya, dan melakukan "kekerasan ekstrem" terhadap anak-anak, juga membakar atau meratakan ratusan desa selama apa yang mereka sebut sebagai operasi "pembersihan".
Ketika ditanya soal putusan ICJ tersebut, seperti dilansir AFP dan Reuters, Jumat (20/11/2026), juru bicara kepresidenan Myanmar, Khaing Khaing Soe, menyebutnya "tidak adil".
"Negara kami dituduh secara tidak adil," kata Khaing dalam konferensi pers di Naypyitaw, ibu kota Myanmar.