Namun putusan ICJ menolak argumen Myanmar, yang menyatakan mereka sedang menjalankan operasi penumpasan pemberontakan.

"Tidak ada bukti di hadapan Mahkamah yang menunjukkan bahwa, dalam pelaksanaan operasi pembersihan tersebut, Myanmar membedakan antara warga sipil dan pihak yang diduga sebagai petempur (Rohingya)," tegas ICJ dalam putusannya.

Putusan ICJ ini menandai pertama kalinya pengadilan internasional tersebut menetapkan suatu negara bertanggung jawab atas tindakan genosida. Putusan ini dijatuhkan tujuh tahun setelah kasus tersebut diajukan oleh Gambia, negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, ke ICJ.

Ini merupakan kali keempat sejak peristiwa Holocaust Nazi, sebuah pengadilan internasional memutuskan bahwa ambang batas hukum untuk membuktikan terjadinya genosida telah terpenuhi.