NADIKABAR.COM — Sejumlah masyarakat merasakan antiklimaks dalam Sidang Paripurna DPR pada Selasa (10/11) pagi. Pasalnya, sejak Senin lalu, beberapa pihak menyangka jika dalam sidang Paripurna yang dihadiri 403 anggota tersebut akan membahas posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI usai putusan Mahkamah Agung soal ijazahnya.

Dalam sidang yang berlangsung singkat tersebut, Ketua DPR RI, Puan Maharani menyebut sejumlah isu strategis yang akan menjadi pokok bahasan dalam masa sidang beberapa waktu ke depan.

Sebelumnya, sejumlah anggota DPR telah mempertimbangkan untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait keabsahan ijazah setingkat SMA milik Gibran. Beberapa pihak menyebut jika HMP merupakan langkah paling memungkinkan untuk dilakukan saat ini.

Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR Muhammad Khozin menyebutkan penggunaan HMP sebagai langkah ideal sesuai konstitusi. Dirinya juga menolak adanya kalkulasi politik dalam proses ini.

"Dalam negara hukum, yang harus diutamakan bukan kalkulasi politik, melainkan kepastian hukum dan pertanggungjawaban konstitusional. Karena itu, PKB mempertimbangkan dengan seksama penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP)," ujar Khozin dikutip dari NadiKabar, Senin (9/11/2026).

Merangkum NadiKabar, setidaknya hingga Selasa (10/11) pagi, terdapat 12 orang anggota DPR yang mengajukan HMP. Berdasarkan foto yang diperoleh NadiKabar, terlihat Mardani Ali Sera sebagai salah satu anggota DPR yang menggunakan haknya.

Dalam dokumen berjudul 'Pengusul Hak Menyatakan Pendapat' tersebut, nama Mardani ada di urutan pertama. Berdasarkan informasi terbaru dari Mardani, angka pengusul sudah semakin bertambah.

"Lebih dari 25. Sejak semalam dan tambah hari ini di DPR," kata Mardani, Selasa (10/11/2026).

Lalu kapan sebenarnya DPR bisa segera menjawab keresahan masyarakat tentang persoalan yang mengganjal Wakil Presiden Gibran? Berapa lama jalur konstitusi bisa memutuskan nasib posisi Gibran saat ini? Simak diskusinya dalam Kabar Sore bersama Pakar Hukum Pemilu UI, Titi Anggraini.

Menuju ke informasi daerah, Kabar Sore akan mengulas tentang meninggalnya seorang mantan relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Nganjuk berinisial KT (55). Dirinya ditemukan mengakhiri hidup dengan cara gantung diri dalam sebuah rumah di Desa Bangsri, Kecamatan Kertosono, setelah sebelumnya sempat mengeluhkan kondisi kesehatannya dan bercerita sudah tidak lagi bekerja di SPPG.

Sehari sebelum kabar duka tersebut, KT sempat menemui seorang warga dan menyampaikan keluh kesahnya. Polisi mengungkap korban memiliki riwayat penyakit asam urat dan depresi berdasarkan keterangan keluarga. Sementara itu pihak kepolisian juga mengonfirmasi bahwa korban sudah sepekan tidak bekerja karena diduga ada pengurangan karyawan di SPPG tempatnya bertugas.

Lalu, Benarkah pemberhentian dari posisi SPPG membuat KT depresi berat? Seperti apa keterangan dari polisi dan keluarga? Simak laporan lengkapnya bersama NadiKabar.

Jelang matahari terbenam nanti, Kabar Sore akan mengajak pembaca mengenal lebih dekat dengan Sandeq, perahu layar tradisional simbol budaya bahari masyarakat Mandar, Sulawesi Barat.

Sandeq bukan sekadar perahu. Di baliknya tersimpan pengetahuan tentang laut, angin, dan keterampilan berlayar yang diwariskan lintas generasi. Namun, seiring perubahan zaman, keberadaan Sandeq semakin terancam, begitu pula pengetahuan dan tradisi baharinya.

Di tengah kondisi tersebut, Muhammad Ridwan Alimuddin mendedikasikan perjalanan panjangnya untuk meneliti, mendokumentasikan, dan melestarikan budaya bahari Mandar. Baginya, menjaga Sandeq bukan semata mempertahankan wujud fisiknya, tetapi juga memastikan pengetahuan di baliknya tetap hidup dan diwariskan.

Lantas, Apa yang bisa dilakukan agar perahu Sandeq tetap lestari dan dikenal oleh generasi mendatang? Simak perbincangannya bersama Muhammad Ridwan Alimuddin dalam segmen Sunsetalk, Kabar Sore.