NADIKABAR.COM — Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menekankan urgensi penerapan pendekatan berbasis risiko dalam pengawasan ruang digital dan penggunaan teknologi digital.
Dalam ajang Digital Leader Summit 2026 di Jakarta Selatan, Jumat, ia mengatakan bahwa semakin besar dampak suatu teknologi terhadap masyarakat, semakin tinggi pula tuntutan pelindungan yang harus dipenuhi.
"Kita tidak bisa memperlakukan semua teknologi dengan cara yang sama, mengingat teknologi memiliki tujuan dan tingkat dampak terhadap masyarakat yang berbeda-beda," katanya.
"Semakin besar dampaknya terhadap hak dan keselamatan warga, semakin tinggi pula tuntutan yang harus kita penuhi," ia menambahkan.
Ia mencontohkan, pemanfaatan teknologi digital di sektor strategis seperti jasa keuangan, kesehatan, dan pendidikan risikonya relatif tinggi, sehingga menuntut pengawasan yang lebih ketat.
Penggunaan teknologi digital di sektor energi, pertanian, perikanan, dan sektor lainnya juga memerlukan pengelolaan berbasis risiko sesuai dengan karakteristik dan potensi dampaknya terhadap masyarakat.
"Dengan pendekatan berbasis risiko, negara bisa melindungi masyarakat secara proporsional tanpa menghambat inovasi yang bertumbuh," kata Nezar.
Nezar mengatakan bahwa pengawasan ruang digital berbasis risiko kian dibutuhkan seiring dengan perkembangan teknologi digital dan peningkatan ancaman keamanan siber.
Global Risks Report 2026 keluaran World Economic Forum menempatkan misinformasi dan disinformasi sebagai risiko global nomor dua dalam dua tahun ke depan, sementara ketidakamanan siber berada di posisi keenam.
Risiko pengembangan dan pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial atau akal imitasi (AI) juga diproyeksikan meningkat signifikan.
"AI membuat kejahatan siber semakin mudah dilakukan dan semakin sulit dikenali. Masyarakat saat ini menghadapi phishing, pencurian data, hingga penipuan dengan suara dan wajah palsu," kata Nezar.
Indonesia Anti-Scam Centre selama periode November 2024 hingga Juni 2026 mencatat sekitar 600 ribu kasus penipuan dengan total kerugian mencapai Rp9,3 triliun.
Menurut Nezar, kondisi yang demikian membutuhkan pergeseran paradigma pengawasan dari penanganan setelah insiden menjadi pencegahan sejak awal pengembangan teknologi.
"Jangan menunggu insiden datang. Keamanan, privasi, dan hak pengaduan harus dipikirkan sejak teknologi itu kita rancang, bukan setelah ada masyarakat yang menjadi korban," katanya.
Nezar menyatakan bahwa peningkatan keamanan ruang digital merupakan bagian penting dari pembangunan ekosistem digital Indonesia yang Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga.
Dia mengingatkan pentingnya memastikan pemanfaatan teknologi digital tetap berorientasi pada kepentingan manusia.
"Tidak semuanya harus dikerjakan dengan AI. Ada beberapa hal yang bisa dikerjakan dengan AI dan juga oleh manusia," kata Nezar.
"Kalaupun menggunakan AI, kita harus tetap menempatkan manusia di dalam pusat pengambilan keputusan atau human in the lead," ujarnya.
Dia berharap para peserta Digital Leader Summit 2026 dapat menjadi pemimpin perubahan yang adaptif dan berintegritas serta mampu membangun kolaborasi untuk memastikan transformasi digital berjalan aman, inklusif, dan produktif.
"Teknologi boleh membantu kita bekerja lebih cepat dan melihat lebih luas, tetapi tujuan akhirnya adalah keselamatan dan kesejahteraan kita sebagai manusia," katanya.
