NADIKABAR.COM — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut bahwa rencana penerbitan obligasi daerah belum mendapat persetujuan pemerintah pusat. Pemprov DKI pun menyiapkan alternatif pendanaan melalui pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan pemanfaatan dana bagi hasil (DBH).
Hal itu disampaikan Pramono saat meninjau pembangunan prasarana dan sarana Kali Angke di segmen Permata Buana, Jakarta Barat, Selasa (3/11/2026). Dia mengatakan Pemprov DKI akan mengikuti arahan pemerintah pusat terkait rencana penerbitan obligasi tersebut.
"Hal yang berkaitan dengan obligasi, memang sampai hari ini belum mendapatkan persetujuan," kata Pramono.
Pramono mengatakan Pemprov DKI tidak bisa menunggu terlalu lama untuk mendapatkan kepastian terkait skema pendanaan tersebut. Karena itu, Pemprov DKI bersama DPRD DKI telah menyepakati alternatif pembiayaan.
