NADIKABAR.COM — Pemerataan ekonomi membutuhkan dukungan pembangunan di berbagai daerah, mulai dari infrastruktur hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Untuk itu, pemerintah daerah (pemda) membutuhkan sumber pembiayaan yang memadai.
Namun, di tengah penyusutan Transfer ke Daerah (TKD), pemda dituntut mencari sumber pendanaan lain agar pembangunan tetap berjalan. Salah satu pilihan yang dapat dipertimbangkan adalah creative financing atau pembiayaan kreatif, termasuk melalui penerbitan obligasi daerah.
Obligasi daerah merupakan surat berharga berupa pengakuan utang yang diterbitkan pemerintah daerah melalui pasar modal. Dana yang diperoleh dapat digunakan untuk membiayai investasi sektor publik yang menjadi kewenangan daerah dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Selain menjadi sumber pendanaan pembangunan, obligasi daerah juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi melalui investasi. Meski begitu, penerbitannya membutuhkan persiapan dan pengelolaan yang matang.
Untuk membahas peluang dan tantangan tersebut, Fraksi Golkar MPR RI bersama NadiKabar menggelar Sarasehan Nasional bertema 'Obligasi Daerah Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik' di Jakarta pada 18-19 November 2026.
