OJK akan membahas pengembangan pasar obligasi daerah yang transparan serta perlindungan investor, termasuk peluang penjaminan dari pemerintah pusat. Sementara itu, Komisi XI DPR RI akan menyoroti penguatan aturan, salah satunya melalui rencana pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Obligasi Daerah.
Akademisi akan mengulas kemampuan keuangan daerah, kelayakan proyek, hingga risiko gagal bayar. Adapun pelaku pasar dan investor akan membahas kesiapan pasar modal, termasuk peran penjamin emisi, lembaga pemeringkat, wali amanat, hingga mekanisme perdagangan obligasi.
Berbagai pembahasan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai peluang obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan sekaligus instrumen investasi publik.
Saksikan Sarasehan Nasional Obligasi Daerah melalui live streaming di NadiKabar pada 18-19 November 2026 mulai pukul 09:00 WIB. Ikuti pembahasan dan informasi selengkapnya hanya di NadiKabar!
