NADIKABAR.COM — Pemerataan ekonomi membutuhkan dukungan pembangunan di berbagai daerah, mulai dari infrastruktur hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Untuk itu, pemerintah daerah (pemda) membutuhkan sumber pembiayaan yang memadai.
Namun, di tengah penyusutan Transfer ke Daerah (TKD), pemda dituntut mencari sumber pendanaan lain agar pembangunan tetap berjalan. Salah satu pilihan yang dapat dipertimbangkan adalah creative financing atau pembiayaan kreatif, termasuk melalui penerbitan obligasi daerah.
Obligasi daerah merupakan surat berharga berupa pengakuan utang yang diterbitkan pemerintah daerah melalui pasar modal. Dana yang diperoleh dapat digunakan untuk membiayai investasi sektor publik yang menjadi kewenangan daerah dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Selain menjadi sumber pendanaan pembangunan, obligasi daerah juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi melalui investasi. Meski begitu, penerbitannya membutuhkan persiapan dan pengelolaan yang matang.
Untuk membahas peluang dan tantangan tersebut, Fraksi Golkar MPR RI bersama NadiKabar menggelar Sarasehan Nasional bertema 'Obligasi Daerah Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik' di Jakarta pada 18-19 November 2026.
Forum ini akan mempertemukan perwakilan pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komisi XI DPR RI, akademisi, pelaku pasar, hingga investor untuk membahas peluang dan kesiapan penerbitan obligasi daerah di tengah tantangan fiskal.
Sarasehan akan menghadirkan tiga sesi diskusi bersama sejumlah gubernur, akademisi, dan pelaku pasar. Sesi pertama berlangsung pada Rabu (18/11/2026) pukul 13.00-15.30 WIB. Sementara sesi kedua dan ketiga digelar pada Kamis (19/11/2026), masing-masing pukul 09.00-12.00 WIB dan 13.00-15.30 WIB.
Bahas Peluang dan Kesiapan Penerbitan Obligasi Daerah
Dalam sarasehan ini, pemda akan membahas berbagai hal yang perlu disiapkan sebelum menerbitkan obligasi, mulai dari pengelolaan keuangan, keterbukaan APBD, kelayakan proyek, hingga kemampuan membayar kembali pokok dan kupon obligasi.
OJK akan membahas pengembangan pasar obligasi daerah yang transparan serta perlindungan investor, termasuk peluang penjaminan dari pemerintah pusat. Sementara itu, Komisi XI DPR RI akan menyoroti penguatan aturan, salah satunya melalui rencana pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Obligasi Daerah.
Akademisi akan mengulas kemampuan keuangan daerah, kelayakan proyek, hingga risiko gagal bayar. Adapun pelaku pasar dan investor akan membahas kesiapan pasar modal, termasuk peran penjamin emisi, lembaga pemeringkat, wali amanat, hingga mekanisme perdagangan obligasi.
Berbagai pembahasan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai peluang obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan sekaligus instrumen investasi publik.
Saksikan Sarasehan Nasional Obligasi Daerah melalui live streaming di NadiKabar pada 18-19 November 2026 mulai pukul 09:00 WIB. Ikuti pembahasan dan informasi selengkapnya hanya di NadiKabar!
