Inisiatif ini juga sejalan dengan komitmen iklim nasional sebagaimana tertuang dalam Second Nationally Determined Contribution (NDC) 2025 serta target pencapaian emisi nol bersih (net zero emission) pada 2060 atau lebih cepat.

Dalam pengembangan panduan tersebut, OJK memperoleh dukungan dari UK Foreign, Commonwealth & Development Office (UK FCDO), serta kontribusi teknis dari Green Finance Institute (GFI) dan Global Buildings Performance Network (GBPN).

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menekankan bahwa penerapan Bangunan Gedung Hijau merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan infrastruktur berkualitas yang efisien dalam penggunaan energi dan air serta berkelanjutan.

“Kami berharap Practical Guidance SLL ini, dapat menjadi salah satu acuan bagi perbankan, pengembang, dan juga pemilik gedung dalam mengembangkan pembiayaan berbasis kinerja yang berkelanjutan dan sekaligus mempercepat penyelenggaraan bangunan gedung hijau di Indonesia,” kata Diana.

Kementerian PU juga terus mendorong penguatan regulasi, standar teknis, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan proyek percontohan untuk memperluas implementasi Bangunan Gedung Hijau di Indonesia.