NADIKABAR.COM — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong perbankan untuk turut terlibat aktif dalam percepatan transformasi bangunan gedung hijau melalui fasilitas pembiayaan sustainability-linked loans (SLL).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana menyampaikan bahwa pengembangan keuangan berkelanjutan dalam mendorong investasi produktif di sektor riil menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional.

“Saya mendorong perbankan untuk mengambil peran lebih aktif sebagai mitra transformasi sektor riil,” kata Dian dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa.

Dian mengatakan bahwa kolaborasi antara sektor keuangan, dunia usaha, dan pembuat kebijakan menjadi kunci dalam mempercepat pengembangan investasi rendah karbon untuk memperkuat posisi Indonesia dalam mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada Senin (16/11), OJK bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meluncurkan Practical Guidance Transformasi menuju Bangunan Gedung Hijau melalui Sustainability-Linked Loans.

Panduan ini merupakan acuan praktis bagi bank dan pelaku usaha dalam mengembangkan pembiayaan berbasis pencapaian target keberlanjutan yang terukur, termasuk efisiensi penggunaan energi dan air.

Sebagai referensi praktis, panduan sustainability-linked loans memuat strategi efisiensi bangunan, analisis biaya dan manfaat investasi, penyusunan key performance indicators (KPI) dan sustainability performance targets (SPT), serta mekanisme pengukuran dan verifikasi kinerja keberlanjutan untuk membantu perbankan dan pelaku usaha dalam mengidentifikasi peluang pembiayaan transformasi bangunan gedung hijau.

Berbeda dengan green loan yang penggunaan dananya ditujukan untuk proyek hijau tertentu, sustainability-linked loans memberikan alternatif pembiayaan dengan fleksibilitas penggunaan dana dengan mengaitkan karakteristik finansial pinjaman pada pencapaian indikator kinerja utama (KPI) dan target kinerja keberlanjutan (SPT) yang disepakati antara bank dan debitur.

OJK memandang, implementasi sustainability-linked loans juga tetap perlu memperhatikan prinsip kehati-hatian, kelayakan kredit, serta kredibilitas target keberlanjutan sesuai dengan karakteristik dan kesiapan debitur. Kemudian juga ketersediaan data kinerja bangunan, hasil audit energi, dan estimasi potensi penghematan yang terukur.

Penerbitan panduan ini juga merupakan bagian dari implementasi Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perbankan Indonesia (RP3I) 2026–2030, khususnya Prioritas Strategis 4 mengenai Keuangan Berkelanjutan dan Ketahanan Risiko Keberlanjutan.

Inisiatif ini juga sejalan dengan komitmen iklim nasional sebagaimana tertuang dalam Second Nationally Determined Contribution (NDC) 2025 serta target pencapaian emisi nol bersih (net zero emission) pada 2060 atau lebih cepat.

Dalam pengembangan panduan tersebut, OJK memperoleh dukungan dari UK Foreign, Commonwealth & Development Office (UK FCDO), serta kontribusi teknis dari Green Finance Institute (GFI) dan Global Buildings Performance Network (GBPN).

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menekankan bahwa penerapan Bangunan Gedung Hijau merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan infrastruktur berkualitas yang efisien dalam penggunaan energi dan air serta berkelanjutan.

“Kami berharap Practical Guidance SLL ini, dapat menjadi salah satu acuan bagi perbankan, pengembang, dan juga pemilik gedung dalam mengembangkan pembiayaan berbasis kinerja yang berkelanjutan dan sekaligus mempercepat penyelenggaraan bangunan gedung hijau di Indonesia,” kata Diana.

Kementerian PU juga terus mendorong penguatan regulasi, standar teknis, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan proyek percontohan untuk memperluas implementasi Bangunan Gedung Hijau di Indonesia.