Dia menilai pengelolaan dana pesangon tidak hanya menyangkut penghimpunan dan investasi, tetapi juga kesiapan likuiditas untuk memenuhi hak pekerja ketika memenuhi persyaratan pencairan.

Pemerintah saat ini tengah mempersiapkan peraturan turunan terkait dana cadangan pensiun, sebagaimana aturan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

“Sampai saat ini terkait dengan dana cadangan pesangon seperti yang tertulis dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2026, sesuai pasal yang tertulis di situ, dan detilnya harus dibuat peraturan turunan, dan kita belum sampai ke sana,” kata Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa.

Ia juga menegaskan informasi yang beredar di media sosial mengenai kewajiban pengusaha menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) merupakan informasi yang tidak benar.