NADIKABAR.COM — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong agar dana cadangan pesangon pekerja tetap dikelola dalam ekosistem dana pensiun guna mendukung pendalaman pasar keuangan nasional.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, pengelolaan dana cadangan pesangon sebaiknya dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan program pensiun, baik lembaga yang sudah ada maupun lembaga baru yang dibentuk pemerintah.
“Jadi, kami posisinya sebaiknya itu tetap dikategorikan sebagai dana pensiun. Kalau penyelenggaranya kami open siapa saja, tapi adalah lembaga penyelenggara dana pensiun,” kata Ogi dalam kegiatan taklimat media di Bali, Selasa.
Menurut Ogi, pengelolaan dana pesangon sebagai bagian dari program pensiun penting untuk mempertahankan manfaat insentif perpajakan yang berlaku bagi industri dana pensiun.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa pengalihan dana pesangon yang saat ini ditempatkan perusahaan pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) ke lembaga khusus di luar ekosistem dana pensiun berpotensi mengurangi akumulasi aset industri tersebut.
Padahal, OJK tengah mendorong peningkatan aset dana pensiun yang saat ini baru sekitar 8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sementara target jangka panjang pada 2045 mencapai 60 persen.
Sementara itu, Deputi Komisioner Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Iwan Pasila memperkirakan, dana kompensasi pekerja yang selama ini masuk dalam komponen pesangon mencapai Rp100 triliun hingga Rp150 triliun.
Iwan menjelaskan, OJK tengah berdiskusi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Ketenagakerjaan agar dana tersebut dapat tetap dikategorikan sebagai dana pensiun.
Dia menilai pengelolaan dana pesangon tidak hanya menyangkut penghimpunan dan investasi, tetapi juga kesiapan likuiditas untuk memenuhi hak pekerja ketika memenuhi persyaratan pencairan.
Pemerintah saat ini tengah mempersiapkan peraturan turunan terkait dana cadangan pensiun, sebagaimana aturan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
“Sampai saat ini terkait dengan dana cadangan pesangon seperti yang tertulis dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2026, sesuai pasal yang tertulis di situ, dan detilnya harus dibuat peraturan turunan, dan kita belum sampai ke sana,” kata Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa.
Ia juga menegaskan informasi yang beredar di media sosial mengenai kewajiban pengusaha menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) merupakan informasi yang tidak benar.