NADIKABAR.COM β€” Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terus mematangkan persiapan implementasi program penjaminan polis asuransi yang sesuai undang-undang akan mulai berlaku pada 2028.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam kegiatan ASEAN Insurance Regulators’ Meeting (AIRM) ke-29 dan ASEAN Insurance Council (AIC) Meeting ke-52 di Bali, Rabu, mengatakan program tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

OJK dan LPS sebelumnya telah menandatangani petunjuk pelaksanaan (juklak) pertukaran data, informasi dan/atau dokumen pada program penjaminan polis asuransi untuk menjadi landasan operasional kedua lembaga dalam mengatur mekanisme pelaksanaan program.

Sebagai upaya paralel, OJK juga menjadikan program penjaminan polis sebagai salah satu pembahasan dalam kegiatan AIRM ke-29 dan AIC ke-52.

β€œKami menyadari bahwa sejumlah negara ASEAN telah memiliki pengalaman yang memadai dalam bidang ini. Jadi, ada diskusi spesifik soal ini untuk belajar dan berbagi pengalaman satu sama lain terkait program ini,” ujar dia.