Menurutnya, pemerintah telah memperoleh izin prakarsa dari Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) untuk melanjutkan proses penyusunan regulasi tersebut.
"Saat ini proses perundangannya, kita sudah dapat izin prakarsa dari Setneg dan kita akan secara intensif mempersiapkan program penjaminan polis sehingga bisa siap," ujar Herman.
Dia mengatakan perluasan mandat tersebut diharapkan dapat memperkuat sistem perlindungan sektor keuangan Indonesia sebagaimana diterapkan di sejumlah negara maju melalui skema perlindungan terintegrasi (integrated protection scheme).
βTentu saja dalam persiapan tersebut kita perlu kolaborasi yang lebih erat antara Kementerian Keuangan, OJK, LPS, dan juga industri asuransi,β tuturnya.