Selanjutnya pada 30 Oktober 2026 OJK menetapkan PT BPR LPN Labuh Gunung dalam status BPR Dalam Resolusi (BDR) dengan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada pengurus dan pemegang saham PT BPR LPN Labuh Gunung.
Untuk melakukan upaya penyehatan khususnya dalam mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
"Namun demikian pengurus dan pemegang saham BPR LPN Labuh Gunung tidak dapat melakukan penyehatan terhadap kondisi BPR yang dimaksud," katanya.
Ia mengatakan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah menetapkan cara penanganan BDR BPR LPN Labuh Gunung dengan melakukan likuidasi dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha PT BPR LPN Labuh Gunung.