Hal itu tertuang dalam keputusan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Nomor 157/ADK3/2026 tanggal 10 November 2026, tentang Cara Penanganan Bank Dalam Resolusi Bank Perekonomian Rakyat LPN Labuh Gunung.

Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut, OJK akhirnya melakukan pencabutan izin usaha PT BPR LPN Labuh Gunung sesuai Pasal 19 POJK.

Ia mengatakan dengan pencabutan izin usaha itu maka LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-undang

"Kami mengimbau kepada nasabah BPR LPN Labuh Gunung agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Roni.