NADIKABAR.COM — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menetapkan sejumlah sanksi administratif dan perintah tindakan tertentu terhadap sejumlah pihak berdasarkan hasil pemeriksaan atas 10 kasus pelanggaran ketentuan di bidang pasar modal.

Dari penindakan tersebut, OJK memerintahkan pengembalian keuntungan tidak sah sebesar Rp23,77 miliar dan mengenakan denda administratif total senilai Rp3,71 miliar.

Plt. Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Wahyu Budi Satriyo dalam keterangan di Jakarta, Sabtu, menjelaskan, pelanggaran yang ditindak mencakup manipulasi perdagangan saham, ketidakpatuhan terhadap kewajiban keterbukaan informasi dan pelaporan keuangan, pelanggaran ketentuan transaksi material dan transaksi afiliasi, serta kewajiban pengalihan saham.

Dari 10 kasus tersebut, tiga di antaranya merupakan manipulasi perdagangan saham PT Grand House Mulia Tbk (HOMI), PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk (SAMF), dan PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM).

Dalam kasus HOMI, OJK menemukan manipulasi perdagangan saham periode 20 Maret hingga 21 Juli 2023 yang melibatkan 15 rekening efek nasabah.

OJK menilai pola transaksi tersebut menciptakan gambaran semu dan menyesatkan karena tidak mencerminkan interaksi permintaan dan penawaran yang sesungguhnya.

OJK mencatat keuntungan tidak sah dari transaksi tersebut mencapai Rp6,89 miliar, dan memerintahkan PT Sakti Maju Berdikari, Teddi Budiman, Hermanto, dan Indra S. untuk mengembalikan keuntungan tersebut.

Selain itu, OJK menjatuhkan larangan berkegiatan di sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) selama 5 tahun kepada Teddi Budiman, selama 10 tahun kepada Hermanto, serta selama 3 tahun kepada Indra S.

OJK juga memerintahkan penutupan 15 rekening efek yang teridentifikasi terkait aktivitas perdagangan tersebut.

Selanjutnya, dalam kasus SAMF periode 4-19 Mei 2021, OJK menemukan manipulasi perdagangan yang melibatkan Ir.JK Kristiyono, PT Surapon Berkah Makmur, Andre Parlindungan, Rudi Riang Hepat, Muhamad Yusuf Riang Hepat, serta Mohammad Naufal Akmal Riang Hepat.

Dari hasil pemeriksaan, keuntungan tidak sah dalam transaksi tersebut mencapai Rp12,55 miliar.