Kedua, PT Karya Bersama Anugerah Tbk (KBAG) dikenai denda Rp800 juta karena tidak menjalankan prosedur transaksi material atas perjanjian jual beli tanah di Kalimantan. OJK juga mengenakan denda Rp400 juta secara tanggung renteng kepada dua direksinya yaitu Nicholas Sumasto dan Budi Hariyanto Hartono.
Ketiga, PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk (ISSP) dikenai denda Rp550 juta karena belum mengalihkan 114,06 juta saham treasuri hingga batas waktu 4 April 2025. OJK memerintahkan perseroan untuk mengalihkan saham hasil pembelian kembali tersebut dalam waktu enam bulan sejak 12 Oktober 2026.
Keempat, PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (GOOD) dikenai denda Rp325 juta karena tidak menjalankan prosedur transaksi afiliasi atas penambahan penyertaan modal kepada PT Sinarniaga Sejahtera.
Kelima, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) dikenai denda Rp550 juta karena tidak memenuhi kewajiban pengalihan saham PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SMCB) kepada masyarakat hasil Penawaran Tender Wajib.
SMGR semestinya mengalihkan sedikitnya 2,62 persen saham SMCB atau sekitar 236,73 juta saham kepada masyarakat paling lambat dua tahun setelah Penawaran Tender Wajib selesai pada 22 April 2019.
OJK meminta SMGR memenuhi kewajiban tersebut paling lambat 31 Desember 2026.
Keenam, PT Mark Dynamics Indonesia Tbk (MARK) dikenai denda Rp75 juta karena tidak menjalankan prosedur transaksi afiliasi atas akuisisi PT Anugrah Gloria Mas oleh PT Agro Dynamics Indo.
Ketujuh, PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk (AKKU) dikenai denda Rp300 juta dan peringatan tertulis atas sejumlah pelanggaran pelaporan keuangan dan keterbukaan informasi. Pelanggaran tersebut antara lain terkait penyajian transaksi pihak berelasi dalam laporan arus kas, pencatatan piutang dan utang pihak berelasi, serta keterlambatan pengungkapan informasi transaksi afiliasi dan pengangkatan ketua komite audit.
Selain perseroan, OJK juga mengenakan denda Rp15 juta kepada Jailani terkait pelanggaran ketentuan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan perseroan tahun buku 2020.
OJK menegaskan penindakan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat integritas pasar modal dan perlindungan investor. OJK juga akan meningkatkan efektivitas pengawasan transaksi efek, memperkuat pemeriksaan, serta meningkatkan koordinasi dengan Self-Regulatory Organizations (SRO).
OJK menyatakan praktik manipulasi perdagangan yang menciptakan gambaran semu atau menyesatkan tidak dapat ditoleransi karena dapat merusak mekanisme pembentukan harga yang wajar dan mengurangi kepercayaan investor terhadap integritas pasar.