NADIKABAR.COM — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menetapkan sejumlah sanksi administratif dan perintah tindakan tertentu terhadap sejumlah pihak berdasarkan hasil pemeriksaan atas 10 kasus pelanggaran ketentuan di bidang pasar modal.

Dari penindakan tersebut, OJK memerintahkan pengembalian keuntungan tidak sah sebesar Rp23,77 miliar dan mengenakan denda administratif total senilai Rp3,71 miliar.

Plt. Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Wahyu Budi Satriyo dalam keterangan di Jakarta, Sabtu, menjelaskan, pelanggaran yang ditindak mencakup manipulasi perdagangan saham, ketidakpatuhan terhadap kewajiban keterbukaan informasi dan pelaporan keuangan, pelanggaran ketentuan transaksi material dan transaksi afiliasi, serta kewajiban pengalihan saham.

Dari 10 kasus tersebut, tiga di antaranya merupakan manipulasi perdagangan saham PT Grand House Mulia Tbk (HOMI), PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk (SAMF), dan PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM).

Dalam kasus HOMI, OJK menemukan manipulasi perdagangan saham periode 20 Maret hingga 21 Juli 2023 yang melibatkan 15 rekening efek nasabah.

OJK menilai pola transaksi tersebut menciptakan gambaran semu dan menyesatkan karena tidak mencerminkan interaksi permintaan dan penawaran yang sesungguhnya.

OJK mencatat keuntungan tidak sah dari transaksi tersebut mencapai Rp6,89 miliar, dan memerintahkan PT Sakti Maju Berdikari, Teddi Budiman, Hermanto, dan Indra S. untuk mengembalikan keuntungan tersebut.

Selain itu, OJK menjatuhkan larangan berkegiatan di sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) selama 5 tahun kepada Teddi Budiman, selama 10 tahun kepada Hermanto, serta selama 3 tahun kepada Indra S.

OJK juga memerintahkan penutupan 15 rekening efek yang teridentifikasi terkait aktivitas perdagangan tersebut.

Selanjutnya, dalam kasus SAMF periode 4-19 Mei 2021, OJK menemukan manipulasi perdagangan yang melibatkan Ir.JK Kristiyono, PT Surapon Berkah Makmur, Andre Parlindungan, Rudi Riang Hepat, Muhamad Yusuf Riang Hepat, serta Mohammad Naufal Akmal Riang Hepat.

Dari hasil pemeriksaan, keuntungan tidak sah dalam transaksi tersebut mencapai Rp12,55 miliar.

Rinciannya, Rp10,83 miliar berasal dari Ir.JK Kristiyono dan PT Surapon Berkah Makmur, sedangkan Rp1,71 miliar berasal dari Andre Parlindungan, Rudi Riang Hepat, dan Muhamad Yusuf Riang Hepat.

OJK memerintahkan pengembalian keuntungan tersebut serta menjatuhkan larangan berkegiatan di sektor PMDK selama lima tahun kepada Ir.JK Kristiyono, PT Surapon Berkah Makmur, Andre Parlindungan, dan Muhamad Yusuf Riang Hepat.

Sementara itu, Rudi Riang Hepat dan Mohammad Naufal Akmal Riang Hepat dikenakan larangan berkegiatan di sektor PMDK selama 10 tahun.

Lebih lanjut, kasus manipulasi perdagangan lainnya terjadi pada saham SMDM selama periode 6 September hingga 18 Oktober 2022.

OJK menemukan transaksi yang menciptakan gambaran semu dan menyesatkan dengan keuntungan tidak sah mencapai Rp4,32 miliar.

Pelanggaran tersebut dilakukan bersama-sama oleh sembilan pihak, yakni Aldo Pratama Purnomo, Noval Diansyah, Rudi Thamrin, Helin Liu, Santi, Johan, Herjohan, Ananda Mauludin, dan Riki Gustanto.

Sejumlah pihak di antaranya melakukan transaksi saham SMDM dalam keikutsertaan pada kompetisi HOTS Championship Season 9 dan Season 10 yang diselenggarakan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.

OJK memerintahkan kesembilan pihak tersebut mengembalikan keuntungan tidak sah sebesar Rp4,32 miliar. Mereka juga dikenai larangan berkegiatan di sektor PMDK dengan jangka waktu tiga hingga lima tahun.

Selain manipulasi perdagangan, OJK menindak tujuh kasus lainnya yang berkaitan dengan kepatuhan emiten dan pengurus perusahaan.

Pertama, PT Indosterling Technomedia Tbk (TECH) dikenai denda Rp250 juta karena tidak menyampaikan laporan informasi atau fakta material kepada OJK dan tidak mengungkapkan informasi material dalam laporan tahunan 2022 terkait perkara hukum yang melibatkan mantan Komisaris Utamanya, Sean William Henley.

OJK juga menjatuhkan denda kepada sejumlah pengurus TECH, yakni Sean William Henley sebesar Rp200 juta, serta Billy Andrian, Yoas, dan Nunu Nugraha masing-masing Rp80 juta.

Kedua, PT Karya Bersama Anugerah Tbk (KBAG) dikenai denda Rp800 juta karena tidak menjalankan prosedur transaksi material atas perjanjian jual beli tanah di Kalimantan. OJK juga mengenakan denda Rp400 juta secara tanggung renteng kepada dua direksinya yaitu Nicholas Sumasto dan Budi Hariyanto Hartono.

Ketiga, PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk (ISSP) dikenai denda Rp550 juta karena belum mengalihkan 114,06 juta saham treasuri hingga batas waktu 4 April 2025. OJK memerintahkan perseroan untuk mengalihkan saham hasil pembelian kembali tersebut dalam waktu enam bulan sejak 12 Oktober 2026.

Keempat, PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (GOOD) dikenai denda Rp325 juta karena tidak menjalankan prosedur transaksi afiliasi atas penambahan penyertaan modal kepada PT Sinarniaga Sejahtera.

Kelima, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) dikenai denda Rp550 juta karena tidak memenuhi kewajiban pengalihan saham PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SMCB) kepada masyarakat hasil Penawaran Tender Wajib.

SMGR semestinya mengalihkan sedikitnya 2,62 persen saham SMCB atau sekitar 236,73 juta saham kepada masyarakat paling lambat dua tahun setelah Penawaran Tender Wajib selesai pada 22 April 2019.

OJK meminta SMGR memenuhi kewajiban tersebut paling lambat 31 Desember 2026.

Keenam, PT Mark Dynamics Indonesia Tbk (MARK) dikenai denda Rp75 juta karena tidak menjalankan prosedur transaksi afiliasi atas akuisisi PT Anugrah Gloria Mas oleh PT Agro Dynamics Indo.

Ketujuh, PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk (AKKU) dikenai denda Rp300 juta dan peringatan tertulis atas sejumlah pelanggaran pelaporan keuangan dan keterbukaan informasi. Pelanggaran tersebut antara lain terkait penyajian transaksi pihak berelasi dalam laporan arus kas, pencatatan piutang dan utang pihak berelasi, serta keterlambatan pengungkapan informasi transaksi afiliasi dan pengangkatan ketua komite audit.

Selain perseroan, OJK juga mengenakan denda Rp15 juta kepada Jailani terkait pelanggaran ketentuan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan perseroan tahun buku 2020.

OJK menegaskan penindakan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat integritas pasar modal dan perlindungan investor. OJK juga akan meningkatkan efektivitas pengawasan transaksi efek, memperkuat pemeriksaan, serta meningkatkan koordinasi dengan Self-Regulatory Organizations (SRO).

OJK menyatakan praktik manipulasi perdagangan yang menciptakan gambaran semu atau menyesatkan tidak dapat ditoleransi karena dapat merusak mekanisme pembentukan harga yang wajar dan mengurangi kepercayaan investor terhadap integritas pasar.