Pada tahap seleksi kompetensi, dia menuturkan pelaksanaan tes non-CAT yang kurang transparan serta perangkat dan fasilitas ujian yang tidak standar juga perlu menjadi perhatian.
Selanjutnya pada tahap pengumuman hasil dan pemberkasan, katanya melanjutkan, perubahan jadwal secara mendadak serta indikasi campur tangan pihak lain menjadi potensi permasalahan.
Adapun pada tahap penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan pengangkatan, ORI mencatat penundaan yang berlarut-larut dapat menghambat proses pengangkatan peserta yang telah dinyatakan lolos seleksi.
Selain itu, permasalahan yang kerap berulang dalam proses rekrutmen CASN meliputi perubahan jadwal seleksi, perbedaan pemahaman verifikator dalam memaknai regulasi yang diterbitkan, serta perubahan kebijakan pada tahapan seleksi.
Sementara dalam tahapan pengelolaan pengaduan, dia menyebut permasalahan yang sering ditemukan antara lain penundaan berlarut dalam menindaklanjuti pengaduan peserta serta layanan helpdesk tingkat nasional yang belum memberikan solusi atas pengaduan yang disampaikan peserta.
"Rekrutmen CASN adalah pintu masuk kualitas pelayanan publik. Jika prosesnya bermasalah sejak awal, masyarakat yang akan menanggung akibatnya," katanya.
Radian menegaskan pengawasan Ombudsman RI terhadap proses seleksi CASN menjadi penting dan mendesak, mengingat pemerintah menargetkan pembukaan rekrutmen CPNS 2026 pada akhir November 2026 dengan perkiraan sekitar 150 ribu formasi.
