Selain itu, terdapat rencana pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027.
Sejalan dengan hal tersebut, Ombudsman RI menyampaikan sejumlah saran perbaikan kepada penyelenggara seleksi, antara lain penguatan koordinasi kebijakan, pemantauan regulasi secara berkala, serta peningkatan kolaborasi antarseluruh instansi penyelenggara.
Radian mengatakan bahwa langkah itu diperlukan untuk memastikan proses rekrutmen CASN berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ombudsman pun mengimbau peserta seleksi dan masyarakat yang menemukan dugaan malaadministrasi dalam proses rekrutmen CASN untuk terlebih dahulu menyampaikan keberatan atau pengaduan kepada instansi penyelenggara.
Apabila tidak memperoleh penyelesaian yang patut, masyarakat dapat menyampaikan laporan kepada Ombudsman RI secara gratis melalui call center 137, WhatsApp 0821-3737-3737, atau laman resmi www.ombudsman.go.id.
"Untuk memudahkan akses pengaduan, Ombudsman RI juga akan membuka Posko Pengaduan Rekrutmen CASN di Kantor Pusat dan 34 Kantor Perwakilan Ombudsman RI di seluruh provinsi," tutur Radian.
