Dalam pertemuan dengan Kementerian PPN, Anggota Ombudsman RI Syafrida Rasahan menyampaikan perlunya dukungan Bappenas dalam penguatan kelembagaan Ombudsman RI, salah satunya melalui penguatan posisi Ombudsman RI dalam perencana pembangunan nasional.
"Kami berharap penguatan posisi Ombudsman dalam perencanaan pembangunan nasional ini bisa dilibatkan dari hulu ke hilir sehingga kami bisa memberikan masukan berdasarkan laporan yang kami terima dan kepatuhan kementerian lembaga dalam menindaklanjuti laporan hasil pengawasan kami," ujar Syafrida.
Selanjutnya, dia juga berharap dukungan Bappenas dalam kebutuhan anggaran berbasis kinerja dan resiko terutama di daerah dengan mendorong perencanaan anggaran yang proporsional berdasarkan beban kerja, kompleksitas pemeriksaan, jangkauan pengawasan, dan resiko pelayanan publik.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng berpendapat kolaborasi antara pengawasan Ombudsman RI dan perencanaan pembangunan dapat memperkuat dampak pengawasan, khususnya di daerah.
Menurutnya, hal tersebut tercermin dari penggunaan hasil penilaian Ombudsman RI sebagai salah satu indikator dalam program pembangunan daerah, yang turut mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menindaklanjuti hasil pengawasan.
Robert berharap hasil penilaian Ombudsman RI tetap menjadi salah satu indikator kunci dalam pengukuran kinerja pemerintah daerah pada tahun ini dan tahun mendatang.
