NADIKABAR.COM — Pelaksanaan APBD Jawa Barat 2026 mendapat perhatian dari DPRD Jabar. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menyebut serapan anggaran hingga semester pertama masih berada di kisaran 40 persen lebih, di tengah tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah.
Ono mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD karena APBD Jabar 2026 disusun dengan target pembangunan yang cukup tinggi untuk menopang visi Jabar Istimewa yang diusung Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
"Jawa Barat Ini satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar, ada 50 juta (warga) lebih. Sehingga kita menginginkan dengan Pak Gubernur yang mempunyai visi Jabar Istimewa, maka pembangunan di Jawa Barat harusnya tidak biasa-biasa saja. Sehingga di rencana pembangunan jangka menengah daerah, kami DPRD beserta Gubernur menargetkan hal-hal yang harus istimewa," kata Ono dalam acara detik pagi, Selasa (15/9/2026).
Menurutnya, target pembangunan yang tinggi tersebut kemudian harus berhadapan dengan kondisi keuangan yang tidak mudah akibat adanya pengurangan transfer ke daerah (TKD), sementara pendapatan asli daerah (PAD) juga berpotensi terkoreksi.
"Sehingga dalam APBD pun kita menganggarkan satu angka yang optimis di saat situasi keuangan negara tidak baik-baik saja. Sehingga pelaksanaan APBD 2026 ya, kita menghadapi suatu kondisi ya tekanan fiskal di mana TKD berkurang, pendapatan asli daerah kemungkinan juga terkoreksi," ujarnya.
Ono mengatakan hingga semester pertama, penyerapan APBD, baik dari sisi belanja maupun pendapatan, masih berada di angka 40 persen lebih.
