Untuk infrastruktur jalan provinsi, Ono menyebut pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp4,8 triliun pada 2026.
"Kewenangan pemerintah provinsi Jawa Barat ya, misalnya di infrastruktur berarti jalan-jalan provinsi. Maka di tahun 2026 ini tidak kurang dari Rp4,8 triliun dialokasikan untuk menyelesaikan jalan-jalan yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi Jawa Barat," katanya.
Namun, pembangunan tidak berhenti pada kewenangan provinsi. Menurut Ono, Pemprov Jabar juga mulai masuk membantu pembangunan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten, kota, hingga desa, serta pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU).
"Maka tahun ini juga pemerintah provinsi Jawa Barat mengalokasikan pembangunan jalan yang merupakan kewenangan kabupaten, kota dan desa. Walau pun masih kecil angkanya, di desa itu kalau tidak salah jalan-jalan desa itu tahun ini kita alokasikan Rp80 miliaran," ungkapnya.
"Yang kedua terkait dengan PJU. Jalan-jalan provinsi dari mulai 2025-2026 ini fokus bagaimana terpasang PJU di seluruh jalan provinsi dan di tahun ini pun kita sudah mengarahkan PJU untuk membantu di jalan-jalan kabupaten dan jalan desa," pungkasnya.
