“Jika ekspresi politik tampak dibatasi secara tidak proporsional, platform wajib memberikan penjelasan, menangani dampak yang tidak setara tersebut, serta menyediakan langkah pemulihan yang efektif,” katanya.
Para pakar memperingatkan bahwa pembatasan semacam itu dapat memengaruhi akses terhadap informasi, kebebasan berkumpul secara damai, dan kebebasan berserikat. Hal itu dapat mencederai proses pemilihan umum jika kebebasan-kebebasan mendasar tidak dihormati di sepanjang tahapan pemilu.
Mereka menekankan bahwa dalam pemilu, keterlambatan dalam memberikan pemulihan dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak dapat diperbaiki, sehingga kebebasan berekspresi dan integritas informasi harus berjalan beriringan.
Para pakar juga menegaskan bahwa perusahaan teknologi wajib mengidentifikasi, mencegah, dan menangani potensi dampak negatif terhadap HAM sesuai Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM, termasuk dalam tata kelola platform serta moderasi konten.
“Demokrasi serta pemilihan umum yang bebas dan adil bergantung pada platform yang independen dan konsisten, serta lingkungan yang terbuka dan pluralistik, di mana masyarakat dapat mengakses informasi, mengawasi pihak-pihak yang mengejar kekuasaan, bertukar pandangan, dan berorganisasi tanpa campur tangan yang sewenang-wenang,” tegas para pakar tersebut.
