NADIKABAR.COM — Dosen Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini menegaskan bahwa proses penentuan calon wakil presiden (cawapres) di MPR adalah pemilihan, bukan aklamasi atau pernyataan setuju.

"Karena ini pemilihan, bukan aklamasi. Dan itu sudah ditegaskan oleh Tatib, hasil pemungutan suara," ujar Titi dalam program Head to Head with Elvira di NadiKabar.com, Rabu (18/11).

Ia mengatakan, hal tersebut tertuang dalam Pasal 140 Tata Tertib MPR Nomor 1 Tahun 2024.

Titi menuturkan bahwa tata tertib tersebut menyatakan bahwa proses yang berlangsung merupakan pemilihan. Hak suara dalam pemilihan tersebut tak hanya dimiliki anggota partai di DPR, melainkan juga DPD yang terdiri dari 152 kursi dari 38 provinsi.

Sehingga, Titi menekankan pentingnya bagi MPR untuk memilih yang terbaik dari antara dua calon yang ada. Salah satunya melalui penyampaian visi misi.

"Bagaimana tahu cara yang terbaik? Ada CV, ada rekam jejak, tapi juga harusnya dimungkinkan untuk penyampaian visi misi," ucapnya.

Dengan demikian, Titi mengatakan usulan dari presiden mengenai cawapres merupakan entry gate atau pintu masuk. Tetapi, keputusan akhir tetap berada pada MPR di mana keputusan tersebut harus berbasis visi yang jelas, sebutnya.

"Jadi itu yang juga harus semestinya dibahas dalam proses menuju pemilihan yang akan dilakukan di sidang paripurna MPR," ungkap Titi.

MPR RI telah menjadwalkan gelaran Sidang Paripurna pemilihan dan penetapan wakil presiden (wapres) baru pengganti Gibran Rakabuming Raka pada 9 Desember mendatang.

Dalam sidang tersebut, MPR akan memilih satu di antara dua cawapres yang telah diusulkan Presiden RI Prabowo Subianto. Cawapres yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan di sidang tersebut akan ditetapkan sebagai wakil presiden.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan pihaknya masih mengkaji mekanisme pemilihan dua nama cawapres yang diusulkan Prabowo, apakah melalui voting atau musyawarah mufakat.

"Soal mekanisme penyelenggaraan rapat paripurna, apakah voting atau apa, nanti akan dipersiapkan oleh panitia ad hoc," kata Muzani dalam jumpa pers usai rapat gabungan MPR di kompleks parlemen, Senin (16/11).

"Nanti panitia ad hoc yang akan menjelaskan tentang detail teknis pelaksanaan itu," imbuhnya.