NADIKABAR.COM — Pakar Pertanian Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Totok Agung Dwi Haryanto menilai peningkatan produksi padi menjadi salah satu capaian positif dalam dua tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Secara akademik, data-data yang disampaikan pemerintah berkaitan dengan produksi padi itu saya apresiasi. Ada lonjakan luar biasa tahun 2025 dibanding 2024 atau 2023 yang produksinya turun drastis," katanya di Purwokerto, Jawa Tengah, Kamis.
Ia mengatakan peningkatan produksi padi tersebut merupakan hasil kontribusi berbagai pihak, tidak hanya Kementerian Pertanian, juga Kementerian Pertahanan, TNI, swasta, perguruan tinggi, dan petani.
Menurut dia, sejumlah perguruan tinggi turut berkontribusi melalui pengembangan varietas unggul, sedangkan petani tetap menjadi pihak utama yang berperan langsung dalam produksi padi.
Ia menilai capaian swasembada beras memiliki arti strategis karena beras tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, juga sosial, budaya, politik, dan ketahanan nasional.
"Ketika beras itu ada di rumah, di dapur masyarakat, khususnya petani di desa-desa, hati para petani itu tenang. Jadi beras punya posisi strategis yang luar biasa," katanya.
Selain produksi, ia mengapresiasi kebijakan pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram.
Menurut dia, harga gabah di tingkat petani saat ini bahkan di sejumlah daerah telah melampaui HPP karena ada yang mencapai Rp8.000 per kilogram.
Ia mengatakan kondisi tersebut membuat petani padi lebih bergairah, meskipun pada sisi lain harga gabah yang tinggi dapat menimbulkan persoalan bagi penggilingan dan pelaku usaha beras karena harga jual beras tetap dibatasi oleh Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sebesar Rp14.900 per kilogram untuk kualitas premium.
Menurut dia, capaian produksi padi tidak boleh membuat pemerintah mengabaikan persoalan produktivitas dan risiko gagal panen, terutama ketika petani menghadapi dampak El Nino.
Ia mengatakan masih terdapat petani yang mengalami gagal panen, sementara perlindungan melalui asuransi pertanian belum menjangkau seluruh petani, terutama petani kecil.
"Jangkauannya belum masif. Petani-petani kecil yang tidak memenuhi syarat mengajukan asuransi pertanian akhirnya menanggung sendiri kerugian dari gagal panen," katanya.
Terkait hal itu, dia mendorong perluasan cakupan asuransi pertanian sebagai bentuk perlindungan terhadap petani sekaligus menjaga keberlanjutan produksi pangan.
Selain itu, menurutnya, pemerintah perlu melanjutkan reforma agraria dan pencetakan sawah baru di luar Jawa dengan memastikan lahan yang dibuka benar-benar produktif serta didukung sistem irigasi yang memadai.
Ia juga mendorong pemerintah mulai memperluas sasaran swasembada dari beras menuju pangan secara lebih menyeluruh, dengan mengembangkan komoditas strategis lain seperti kedelai, jagung, dan sumber pangan lainnya.
"Padi sudah sangat bagus, tetapi perlu dipertahankan dengan tetap menjaga kesejahteraan petani melalui asuransi dan harga beli yang bagus. Komoditas lain juga sangat penting sehingga suatu saat bergeser dari swasembada beras menjadi swasembada pangan," kata Prof Totok.
