Karena itu, PANDI menilai keterlibatan pemerintah daerah, akademisi, komunitas, serta praktisi penting untuk memastikan bentuk aksara yang digunakan memiliki dasar kebahasaan yang kuat dan diterima masyarakat.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Dedy Yuswadi, AP. menyampaikan komitmen Pemerintah Aceh untuk menindaklanjuti rencana tersebut melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait, termasuk dari sisi regulasi.
“Kami akan menindaklanjuti rencana ini melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait, termasuk menyiapkan aspek regulasi. Tinggal kita siapkan draftnya dan kita tindak lanjuti terus, sehingga tahun depan kita sudah bisa bergerak,” ujar Dedy Yuswadi.
Sebagai referensi regional, Malaysia telah lebih dahulu menggunakan IDN ccTLD .مليسيا yang merepresentasikan nama Malaysia dalam aksara Arab dan dikelola oleh MYNIC.
Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa identitas negara dapat direpresentasikan pada tingkat domain teratas menggunakan aksara non-Latin.
Potensi pengembangan aksara daerah di ruang digital juga dilihat dari perspektif ekonomi kreatif. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Muhammad Neil El Himam menilai digitalisasi aksara daerah dapat membuka pasar baru bagi karya kreatif sekaligus menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat.
