NADIKABAR.COM — Panitia Ad Hoc Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) merespons pernyataan Mantan Menko Polhukam Mahfud MD terkait pelaksanaan paripurna pemilihan hingga pelantikan wakil presiden baru pada 9 Desember yang terancam tidak sah.
Sekretaris Panitia Ad Hoc Abidin Fikri mengatakan semua masukan dari masyarakat akan menjadi perhatian pihaknya, termasuk masukan dari Mahfud.
"Apa yang berkembang di masyarakat termasuk masukan dari Pak Mahfud MD tentu akan menjadi perhatian semua pihak termasuk dari Panitia Ad Hoc MPR," kata Abidin saat dihubungi, Sabtu (21/11).
Ia mengatakan sesuai dengan kesepakatan pada rapat awal Panitia Ad Hoc, pihaknya akan kembali menggelar rapat pada Senin (23/11) mendatang.
"Kami akan rapat pada Senin, 23 November, tentunya hal hal yang berkembang berkaitan ketentuan peraturan perundang-undangan, Komstitusi, UU MD3 dan Tatib MPR akan menjadi acuan dalam pelaksanaan Sidang MPR Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Presiden," ujarnya.
Terpisah, Anggota Panitia Ad Hoc, Ahmad Irawan berpendapat yang paling prinsip terkait tenggang waktu pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden adalah aturan dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang menentukan selambat-lambatnya 60 hari MPR RI menyelenggarakan sidang untuk memilih salah satu dari 2 nama yang diusulkan oleh Presiden.